Satuspirit - Isu Syiah selalu menjadi topik sensitif di dunia Islam. Di satu sisi, sebagian kalangan menilai Syiah sebagai aliran yang menyimpang dari ajaran Islam arus utama. Di sisi lain, Iran—sebagai negara mayoritas Syiah—justru tampil paling vokal dalam menyuarakan perlawanan terhadap Israel dan dominasi Barat di Timur Tengah.
Lalu bagaimana sebenarnya sejarah Syiah di Iran? Apakah benar ia berada di luar Islam? Dan bagaimana membaca posisi Iran dalam konflik geopolitik hari ini secara lebih jernih?
Artikel ini mencoba melihatnya dari perspektif sejarah dan realitas politik, bukan sekadar dari narasi emosional.
Awal Mula Perbedaan Sunni dan Syiah
Perpecahan antara Sunni dan Syiah berawal dari persoalan kepemimpinan umat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 M.
Kelompok yang kemudian dikenal sebagai Sunni menerima kepemimpinan Abu Bakar melalui musyawarah sahabat. Sementara kelompok yang kelak disebut Syiah meyakini bahwa kepemimpinan seharusnya berada pada Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi.
Dari sinilah berkembang perbedaan teologis dan politik yang bertahan hingga lebih dari 1.400 tahun.
Penting dicatat: perbedaan awal ini lebih bersifat politik daripada akidah. Namun seiring waktu, berkembang menjadi perbedaan doktrin keagamaan yang cukup kompleks.
Iran tidak selalu Syiah. Pada masa awal Islam hingga abad pertengahan, wilayah Persia justru mayoritas Sunni.
Perubahan besar terjadi pada tahun 1501 M ketika Dinasti Safawi menjadikan Syiah Dua Belas Imam (Twelver Shiism) sebagai mazhab resmi negara. Sejak saat itu, identitas Syiah mengakar kuat dalam struktur politik dan sosial Iran.
Hingga kini, sekitar 90 persen penduduk Iran menganut Syiah Twelver.
Benarkah Syiah Membenci Sahabat?
Dalam diskursus teologis, memang ada perbedaan pandangan Syiah terhadap beberapa sahabat Nabi, terutama terkait peristiwa politik pasca wafatnya Rasulullah.
Namun secara akademis, tidak tepat menyederhanakan bahwa Syiah membenci seluruh sahabat.
Ali bin Abi Thalib justru menjadi figur sentral dan sangat dimuliakan dalam Syiah. Fatimah az-Zahra juga dihormati sebagai tokoh suci.
Perbedaan utama berada pada konsep imamah (kepemimpinan spiritual) dan interpretasi sejarah awal Islam.
Di tingkat global, Syiah diakui sebagai salah satu cabang besar Islam. Bahkan pada 1959, Grand Syaikh Al-Azhar Mahmud Syaltut mengeluarkan fatwa yang mengakui mazhab Ja’fari (Syiah) sebagai salah satu mazhab fikih yang sah.
Artinya, dalam kajian ilmiah Islam internasional, Syiah tidak serta-merta dikeluarkan dari Islam.
Titik penting yang mengubah posisi Iran di dunia modern adalah Revolusi Islam 1979 yang dipimpin Ayatollah Khomeini.
Sejak saat itu, Iran secara resmi mengambil sikap:
Anti-Zionisme
Menentang dominasi Amerika Serikat di Timur Tengah
Mendukung perjuangan Palestina
Iran mendukung kelompok seperti Hezbollah di Lebanon dan Hamas di Palestina, baik secara politik maupun logistik.
Di sinilah muncul persepsi bahwa Iran adalah satu-satunya negara di kawasan yang konsisten menantang Israel secara terbuka.
Namun, membaca konflik Timur Tengah tidak bisa hanya dengan lensa “berani atau tidak berani”.
Negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Bahrain memiliki pendekatan yang lebih pragmatis dan diplomatik. Mereka menjaga hubungan strategis dengan Amerika Serikat demi stabilitas ekonomi dan keamanan nasional.
Iran memilih jalur konfrontatif karena:
Ideologi revolusi yang anti-Barat.
Strategi memperluas pengaruh regional.
Kepentingan menjaga posisi sebagai kekuatan utama di kawasan.
Jadi konflik ini bukan semata-mata soal mazhab, tetapi juga soal kepentingan politik dan keseimbangan kekuatan global.
Ali Khamenei dan Seruan Persatuan Umat
Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam banyak pidatonya menyerukan persatuan Sunni dan Syiah. Iran bahkan rutin mengadakan “Pekan Persatuan Islam”.
Dalam retorikanya, konflik dengan Israel disebut sebagai perjuangan melawan penjajahan, bukan perang mazhab.
Di titik ini, muncul pertanyaan.
Mengapa isu Syiah sering dibenturkan dengan perjuangan Palestina, padahal konflik Palestina adalah isu kemanusiaan dan geopolitik?
Sejarah menunjukkan bahwa perbedaan Sunni dan Syiah telah berlangsung lebih dari satu milenium. Namun konflik geopolitik modern tidak bisa direduksi menjadi sekadar pertentangan teologi.
Iran adalah negara Syiah.
Arab Saudi adalah negara Sunni.
Keduanya memiliki kebijakan luar negeri berbeda.
Tetapi perjuangan Palestina bukan milik satu mazhab saja.
Mungkin yang lebih relevan untuk direnungkan adalah:
Apakah perbedaan mazhab harus selalu menghalangi solidaritas kemanusiaan?
Di tengah dunia yang makin terpolarisasi, narasi persatuan sering terdengar ideal, namun realitas politik tetap berjalan dengan kepentingannya masing-masing.
Syiah Iran bukan fenomena baru, bukan pula muncul karena konflik modern. Ia memiliki akar sejarah panjang dalam peradaban Islam.
Menilai suatu mazhab hanya dari sudut pandang politik kontemporer bisa menyesatkan pemahaman. Begitu pula membaca konflik Timur Tengah hanya dengan kacamata agama.
Di era informasi yang cepat dan sering emosional, yang dibutuhkan bukan sekadar keberpihakan, tetapi kejernihan.
Karena memahami sejarah adalah langkah pertama untuk tidak terjebak dalam simplifikasi.
(*)
Social Media