 |
| Suasana rapat paripurna DPRD Kabupaten Bandung Barat saat pembahasan LKPJ 2025 terlihat lengang, dengan sejumlah kursi anggota dewan kosong. |
Satuspirit - Suasana sidang paripurna ke-8 DPRD Kabupaten Bandung Barat yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025, Selasa (31 Maret 2026), menyisakan catatan yang cukup tinggi dan memprihatinkan.
Tak hanya soal substansi pembahasan, jalannya sidang juga diwarnai kondisi ruang rapat yang terlihat lengang.
Tercatat, sedikitnya 21 kursi anggota dewan kosong pada momen yang seharusnya menjadi salah satu agenda penting dalam mengawal kinerja pemerintah daerah.
Sidang yang dijadwalkan berlangsung lebih awal pun harus molor hingga sore hari, sekitar pukul 16.30 WIB.
Di tengah suasana tersebut, perhatian publik semakin terusik ketika sebagian anggota dewan terlihat kurang fokus, Situasi ini memunculkan pertanyaan tentang keseriusan dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Bahkan, salah satu pimpinan komisi, Ketua Komisi III DPRD KBB, Peter F. Juwandi, sempat melakukan walk out dari ruang sidang.
Ditambah sejumlah nama anggota dewan yang meninggalkan saat rapat paripurna menjadi sorotan.
Kejadian di forum penting ini semakin mempertegas gambaran sidang yang jauh dari kata ideal.
Kondisi ini tentu menjadi sorotan dan menimbulkan keprihatinan masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
Pansus: Ada Apresiasi, Tapi Juga Catatan Kritis
Di sisi lain, Ketua Pansus 8 LKPJ dari Fraksi PKS, Jajang Sukmahari, menjelaskan bahwa pihaknya tetap menjalankan fungsi evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh bupati.
“LKPJ ini kan laporan pertanggungjawaban dari bupati. Kita menerima data, dokumen, kemudian kita telaah, kita baca, dan kita memberikan rekomendasi,” ujarnya usai sidang.
Menurutnya, ada dua poin utama yang menjadi perhatian pansus.
Pertama, apresiasi terhadap capaian yang sudah dilakukan pemerintah daerah.
Kedua, memberikan catatan kritis terhadap berbagai kekurangan yang masih harus diperbaiki.
“Kita mengapresiasi capaian-capaian, tapi juga memberikan catatan kritis agar kekurangan itu segera diperbaiki sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku,” katanya.
Sorotan SILPA dan Program yang Tidak Terealisasi
Dalam pembahasan tersebut, muncul juga angka surplus anggaran tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp127 miliar, meski masih menunggu hasil audit dari BPK.
Selain itu, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dari tahun sebelumnya yang tidak terserap, sehingga total SILPA mencapai sekitar Rp205 miliar.
Menurut Sukmahari, angka tersebut bisa dilihat dari dua sisi.
Di satu sisi, bisa menjadi indikator efisiensi.
Namun di sisi lain, juga menjadi catatan jika disebabkan oleh program yang tidak berjalan.
“Silpa itu bisa jadi karena efisiensi, itu positif. Tapi ada juga program yang tidak terlaksana karena kendala di lapangan. Nah ini yang tidak boleh terulang,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa SILPA seharusnya lahir dari perencanaan yang matang dan efisiensi, bukan karena anggaran yang tidak terserap.
“Silpa bukan kebanggaan kalau berasal dari program yang tidak jalan. Harusnya dari efisiensi, dari pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” lanjutnya.
Ke depan, DPRD melalui pansus mendorong adanya percepatan pembahasan anggaran, khususnya dalam perubahan anggaran tahun 2026.
Hal ini agar penggunaan anggaran bisa lebih tepat waktu, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kita dorong agar pembahasan anggaran perubahan tepat waktu, tepat sasaran, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Sukmahari.
Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif.
Menurutnya, DPRD telah menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi, namun dalam pelaksanaan program tetap berada di tangan eksekutif sebagai pengguna anggaran.
Di tengah berbagai catatan tersebut, kondisi sidang yang sepi dan kurang maksimal tentu menjadi refleksi bersama.
Masyarakat berharap, ke depan para wakil rakyat dapat lebih hadir secara utuh baik secara fisik maupun fokus dalam setiap agenda penting.
Karena di balik setiap pembahasan anggaran dan evaluasi kinerja, ada harapan besar masyarakat yang menanti realisasi nyata.
(")
Social Media