 |
| Daya kritis ulama diperlukan untuk mengingatkan penguasa agar dalam menjalankan kuasanya tidak keblabasan. |
SATUSPIRIT - Ada pertanyaan yang layak direnungkan di tengah kehidupan berbangsa saat ini: ketika kebijakan pemerintah menimbulkan persoalan di tengah masyarakat, ke mana suara kritis para ulama, kiai, ustaz, dan dai yang selama ini menjadi panutan umat?
Pertanyaan ini lahir dari harapan agar para tokoh agama tetap menjalankan peran pentingnya sebagai penjaga moral, penyampai kebenaran, dan pengingat ketika kekuasaan berpotensi melenceng dari kepentingan rakyat.
Ulama tidak harus menjadi lawan pemerintah. Namun, kedekatan dengan pemerintah semestinya tidak membuat mereka kehilangan keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Kekuasaan membutuhkan suara moral yang berani berbicara ketika ada sesuatu yang perlu diluruskan.
Doa memiliki kedudukan penting dalam kehidupan umat beragama. Dalam situasi sulit, berdoa menjadi bentuk ikhtiar spiritual sekaligus pengharapan kepada Tuhan.
Namun, ketika masyarakat menghadapi persoalan ekonomi, kebijakan yang dipertanyakan, ketimpangan, atau masalah sosial, jawaban tidak cukup sebatas ajakan untuk bersabar dan berdoa. Doa semestinya berjalan bersama ikhtiar, nasihat, keberanian menyampaikan kebenaran, dan upaya memperbaiki keadaan.
Masyarakat membutuhkan ulama yang tidak hanya menenangkan suasana, tetapi juga mampu menjelaskan persoalan, mengingatkan pemimpin, serta membela kepentingan orang-orang yang suaranya sulit terdengar. Menenangkan umat memang penting, tetapi ketenangan tidak seharusnya berubah menjadi sikap membiarkan.
Dekat dengan pemerintah, tetapi tetap harus independen
Hubungan antara ulama dan pemerintah tidak harus dipertentangkan. Pemerintah membutuhkan masukan dari tokoh agama, sedangkan ulama dapat memanfaatkan ruang komunikasi dengan pemimpin untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.
Namun, kedekatan tersebut tidak boleh mengurangi keberanian dalam menyampaikan kritik. Pertanyaan tentang lunaknya kritik atau keengganan menyuarakan persoalan rakyat layak menjadi bahan introspeksi bersama, tanpa menuduh semua ulama kehilangan independensi.
Keberanian moral justru diuji ketika kebenaran yang disampaikan berpotensi membuat hubungan menjadi tidak nyaman.
Bantuan dan fasilitas tidak boleh mengikat suara kebenaran
Pemerintah memiliki program bantuan untuk masyarakat, termasuk lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Dukungan terhadap pendidikan, pembangunan fasilitas, serta kesejahteraan santri dapat membawa manfaat.
Tidak ada yang salah ketika pesantren menerima bantuan sesuai ketentuan atau ketika ulama menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah. Namun, bantuan semestinya tidak menjadi beban moral yang membuat penerimanya merasa tidak leluasa menyampaikan kritik.
Kita tidak bisa menyimpulkan bahwa seorang tokoh agama diam karena menerima bantuan atau memperoleh kemudahan tertentu tanpa bukti yang jelas. Hal semacam itu merupakan tuduhan serius yang tidak boleh dilontarkan sembarangan.
Yang perlu dijaga adalah prinsipnya: dukungan pemerintah boleh diterima, tetapi tanggung jawab moral untuk menyampaikan kebenaran tidak boleh dipertukarkan dengan kepentingan apa pun.
Pesantren harus tetap menjadi tempat pendidikan yang melahirkan manusia berilmu, berakhlak, dan berani berpikir, sekaligus mampu memberikan koreksi ketika dibutuhkan.
Mengkritik pemerintah tidak sama dengan memusuhi pemerintah. Kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab dapat menjadi masukan untuk memperbaiki kebijakan.
Ulama memiliki kedekatan dengan masyarakat, mendengar keluhan umat, dan mempunyai pengaruh moral yang dapat membantu persoalan rakyat sampai kepada pengambil kebijakan. Jika ada kebijakan yang dinilai tidak tepat, mereka dapat mengingatkan dengan bahasa santun, argumentasi kuat, dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kritik tidak harus disampaikan dengan demonstrasi atau kata-kata keras. Nasihat yang disampaikan secara tertutup kepada pemimpin pun dapat menjadi bentuk koreksi yang bermakna. Namun, fungsi mengingatkan itu harus benar-benar dijalankan, bukan hanya dijadikan slogan.
Santun tidak berarti selalu setuju, dan menghormati pemimpin tidak berarti membenarkan semua kebijakannya.
Umat membutuhkan keteladanan, bukan sekadar popularitas
Di tengah perkembangan media sosial, tokoh agama semakin mudah dikenal publik. Namun, popularitas bukan satu-satunya ukuran pengaruh seorang ulama.
Masyarakat juga membutuhkan keteladanan dalam menjaga prinsip dan menyampaikan hal yang benar, sekalipun tidak selalu menyenangkan pihak yang mendengarnya.
Ulama yang mengingatkan pemerintah tidak otomatis menjadi oposisi. Sebaliknya, ulama yang mendukung kebijakan pemerintah pun tidak otomatis kehilangan independensi. Ukurannya adalah apakah sikap dan nasihatnya berlandaskan prinsip, kejujuran, serta kepentingan masyarakat.
Kritik terhadap melemahnya suara moral sebaiknya tidak diarahkan untuk menghakimi seluruh kalangan ulama, kiai, dai, atau pesantren. Justru karena masyarakat menghormati ulama, mereka berharap suara ulama tetap terdengar ketika rakyat membutuhkan pembelaan dan pemerintah membutuhkan pengingat.
Persoalannya bukan apakah ulama harus selalu mengkritik pemerintah atau apakah setiap kebijakan pemerintah pasti salah. Yang lebih mendasar adalah apakah ruang untuk menyampaikan koreksi tetap terbuka dan apakah para tokoh yang memiliki pengaruh moral berani menggunakannya ketika keadaan membutuhkan.
Ulama boleh berdialog, bekerja sama, bahkan membantu pemerintah menjalankan program yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun, mereka juga perlu menjaga jarak kritis agar tidak kehilangan kemampuan menilai kebijakan secara jernih.
Jika semua pihak hanya ingin menyenangkan penguasa, siapa yang akan mengingatkan ketika ada kebijakan yang merugikan masyarakat? Jika persoalan rakyat hanya dijawab dengan ajakan untuk bersabar, siapa yang membantu mencari jalan keluar?
Pertanyaan ini bukan vonis, melainkan ajakan untuk merenung. Para ulama, kiai, ustaz, dai, dan pengasuh pesantren diharapkan terus menjadi sumber keteduhan sekaligus keberanian moral. Mereka tidak perlu memusuhi pemerintah, tetapi juga tidak semestinya kehilangan daya kritis demi menjaga hubungan baik.
Umat membutuhkan doa dan ikhtiar. Pemerintah membutuhkan dukungan dan koreksi. Ulama memiliki ruang penting untuk menjembatani keduanya.
Pada akhirnya, ukuran kedekatan seorang tokoh agama dengan masyarakat bukan hanya seberapa sering ia hadir di tengah umat, melainkan juga seberapa teguh ia menjaga amanah moral ketika kebenaran harus disampaikan.
Semoga suara ulama tetap menjadi penyejuk ketika masyarakat gelisah sekaligus pengingat ketika kekuasaan membutuhkan koreksi: bukan suara yang selalu berseberangan, tetapi juga bukan suara yang kehilangan keberanian untuk berkata benar.
Penulis: Restu Nugraha
(*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar