satuspirit.my.id — Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 tingkat kecamatan Cihampelas di Aula Kecamatan, Selasa (24 Februari 2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh 10 kepala desa se-Kecamatan Cihampelas, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan LSM, serta berbagai unsur masyarakat. Turut hadir pula perwakilan perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat, di antaranya Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, serta dinas terkait lainnya.
Selain itu, kegiatan juga dihadiri unsur TNI dan Polri dari Koramil dan Polsek Cihampelas–Cililin, sebagai bentuk sinergi dalam mendukung pembangunan wilayah.
Perwakilan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Kepala Bidang Bappelitbangda, Dewi Nur Anggraeni, S.STP, MM. hadir untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat sekaligus memberikan penjelasan terkait mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
Musrenbang ini menjadi forum strategis untuk menampung usulan pembangunan dari desa yang bersifat bottom-up, yaitu berasal dari kebutuhan riil masyarakat di tingkat bawah.
Dalam forum tersebut, berbagai usulan disampaikan oleh pemerintah desa, terutama terkait infrastruktur, kesehatan, ekonomi masyarakat, serta pengembangan potensi wilayah.
Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah permintaan agar program prioritas yang belum terealisasi pada tahun sebelumnya dapat segera ditindaklanjuti.
Diskusi sempat berlangsung hangat ketika perwakilan masyarakat menyampaikan harapan agar pemerintah daerah lebih konsisten terhadap usulan yang telah disepakati pada Musrenbang sebelumnya.
Namun suasana tetap kondusif dan dialog berjalan konstruktif hingga akhirnya tercapai kesepahaman antara peserta dan pihak pemerintah.
Musrenbang tingkat kecamatan merupakan tahapan penting sebelum usulan dibahas di tingkat kabupaten untuk ditetapkan dalam RKPD Tahun 2027.
Melalui forum ini, diharapkan pembangunan ke depan semakin tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Kepala Bidang Balitbangda KBB, Dewi Nur Anggraeni, menjelaskan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini menuntut perubahan pendekatan perencanaan pembangunan.
“Dengan kondisi fiskal keuangan daerah saat ini, pendekatan perencanaan tidak lagi berbasis pemerataan anggaran atau kegiatan rutin. Kita harus memprioritaskan kegiatan yang benar-benar mendesak untuk dilaksanakan,” ujarnya.
Menurutnya, dinamika para kepala desa menunjukkan keinginan agar anggaran dibagi merata ke seluruh desa. Namun hal tersebut perlu disesuaikan dengan skala prioritas pembangunan.
“Memang ada usulan agar semua desa mendapat alokasi yang sama. Jika itu disepakati, maka pergeserannya akan kami wadahi melalui RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2026,” jelasnya.
Dari berbagai usulan yang masuk, Dewi menilai kebutuhan paling mendesak di wilayah Cihampelas masih berkisar pada infrastruktur dasar.
“Rata-rata usulan desa adalah pembangunan jalan desa dan penyediaan air bersih. Artinya masih banyak kebutuhan dasar yang belum terpenuhi di masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara desa, kabupaten, provinsi, hingga pusat, agar program yang dijalankan sejalan dengan prioritas nasional dan daerah.
Pembangunan jalan kabupaten yang menghubungkan wilayah tertentu, menurutnya, harus diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa agar manfaatnya optimal bagi masyarakat.
Untuk tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sendiri telah menetapkan prioritas pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Camat Cihampelas Agus Rudianto, S.Sos, menegaskan bahwa seluruh usulan yang dibawa ke Musrenbang merupakan aspirasi murni dari desa dan bukan sekadar formalitas.
“Usulan yang dihimpun dari desa ini merupakan aspirasi bottom-up. Apa yang disampaikan para kepala desa bukan asal mengusulkan, tetapi benar-benar kebutuhan masyarakat di lapangan,” katanya.
Ia berharap usulan tersebut dapat direalisasikan sehingga Musrenbang benar-benar menjadi sarana efektif dalam menentukan arah pembangunan.
Musrenbang tahun ini mengusung tema penguatan ekonomi daerah dalam rangka pemerataan kesejahteraan masyarakat, sehingga setiap program yang diajukan diharapkan mendukung peningkatan kesejahteraan warga.
Camat juga menyampaikan bahwa daftar usulan prioritas telah dibagikan kepada para kepala desa sebagai acuan agar pengajuan program sesuai kriteria dan peluang realisasinya lebih besar.
“Kami berharap apa yang dihasilkan dari Musrenbang ini benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik di tingkat desa maupun kecamatan,” ujarnya.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat diharapkan mampu merumuskan program pembangunan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan bagi masyarakat Cihampelas.
(*)


Social Media