DPR di Ujung Tanduk: Antara Amanah Rakyat dan Godaan Kekuasaan

Kemarahan itu wajar, sebab DPR tak kunjung menunjukkan hasil kerja yang nyata. Rakyat tak melihat ketegasan, hanya menyaksikan perdebatan politik yang berujung pada kepentingan sempit.

satuspirit.my.id - Demonstrasi besar-besaran yang mengguncang negeri ini bukanlah gejolak tanpa alasan. Teriakan mahasiswa dan rakyat yang memenuhi jalanan adalah potret dari kekecewaan mendalam terhadap kinerja DPR, baik pusat maupun daerah. Keberadaan mereka yang sejatinya harus menjadi penyambung lidah rakyat, kini justru sering dipersepsikan sebagai kelompok yang hidup nyaman di atas penderitaan rakyat.

Kemarahan itu wajar, sebab DPR tak kunjung menunjukkan hasil kerja yang nyata. Rakyat tak melihat ketegasan, hanya menyaksikan perdebatan politik yang berujung pada kepentingan sempit. Di saat kemiskinan merajalela, mereka malah bersuka ria ketika gaji dinaikkan. Di tengah tuntutan reformasi hukum, perampasan aset koruptor tak kunjung disahkan. Ironi ini semakin menebalkan jarak antara rakyat dengan wakilnya.

Tragedi meninggalnya sembilan orang, termasuk seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, seharusnya menjadi cambuk moral bagi para anggota dewan. Rakyat sudah terlalu sering ditinggalkan. Saat kampanye, mereka mendekat, mengobral janji manis. Tetapi setelah terpilih, seolah lupa, enggan turun kembali menyapa masyarakat yang telah memberikan mandat.

Editorial ini ingin menegaskan: DPR berada di ujung tanduk. Bila mereka terus-menerus abai, jika 12 tuntutan rakyat tak didengar, legitimasi mereka bisa semakin tergerus. Bahkan, bukan mustahil, suara “bubar DPR” akan makin nyaring terdengar.

Namun, di balik amarah itu masih ada harapan. Harapan bahwa tragedi dan desakan ini mampu mengetuk hati nurani. Bahwa DPR mampu berubah, memperbaiki moralitas, menanggalkan gaya hidup hedon, lalu benar-benar bekerja untuk rakyat. Demokrasi hanya bisa hidup bila wakil rakyat sadar diri: mandat yang mereka emban bukan untuk memperkaya diri, melainkan untuk memperjuangkan kepentingan bangsa.

“Kami tidak ingin DPR hanya hadir saat kampanye. Kami ingin DPR hadir di tengah rakyat, mendengar keluhan kami, dan benar-benar bekerja,” kata seorang mahasiswa yang turut serta dalam aksi.

Kini bola ada di tangan para wakil rakyat. Mereka bisa memilih: mendengarkan rakyat dan mengembalikan kepercayaan, atau terus menutup telinga hingga kehilangan seluruh legitimasi.

“JIka abaikan tuntutan, janagna harap di pemilu nanti rakyat akan ogah untuk memilih dan sekarang sudah jelas moralitas para anggota dewan yang terhormat ini, bobrok hanya mementingkan kepentingan partai dan golongannya Rakyat yang telah memilih dengan entengnya dilupakan,” tegasnya.

12 Tuntutan Rakyat & Dampaknya

1. Perampasan aset koruptor

Jika dipenuhi: Harta hasil korupsi kembali ke negara, bisa dipakai untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Jika diabaikan: Koruptor tetap leluasa, kepercayaan publik terhadap hukum makin runtuh.

2. Transparansi kenaikan gaji pejabat

Dipenuhi: Rakyat bisa mengawasi, keadilan sosial lebih terjaga Diabaikan: DPR terus dicap rakus, legitimasi makin jatuh.

3. Pendidikan murah & merata

 Dipenuhi: Akses pendidikan meningkat, kesenjangan sosial berkurang. Diabaikan: Generasi muda kehilangan kesempatan, kualitas SDM terpuruk.

4. Kesehatan terjangkau

Dipenuhi: Rakyat terlindungi, jaminan sosial lebih kuat. Diabaikan: Masyarakat miskin makin sulit mendapat layanan kesehatan.

5. Revisi UU bermasalah (yang pro-oligarki)

Dipenuhi: Demokrasi lebih sehat, hukum berpihak pada rakyat. Diabaikan: Rakyat makin muak, potensi gejolak sosial berulang.

6. Penghapusan impunitas aparat

 Dipenuhi: Polisi & aparat lebih profesional, kepercayaan publik pulih. Diabaikan: Kekerasan aparat makin subur, konflik horizontal berlanjut.

7. Perlindungan buruh & tani. Dipenuhi: Kesejahteraan meningkat, stabilitas sosial terjaga. Diabaikan: Kemiskinan struktural terus berlanjut.

8. Subsidi pangan & energi tepat sasaran. Dipenuhi: Harga stabil, rakyat kecil terbantu. Diabaikan: Inflasi menekan rakyat, angka kemiskinan naik.

9. Lingkungan hidup & agraria adil. Dipenuhi: Hutan & tanah terlindungi, rakyat desa tak tersingkir. Diabaikan: Perampasan tanah & krisis ekologi makin parah.

10. Tolak komersialisasi politik. Dipenuhi: Pemilu lebih bersih, politik tidak dikuasai uang. Diabaikan: Politik makin mahal, rakyat kehilangan wakil sejati.

11. Pemberdayaan pemuda & mahasiswa. Dipenuhi: Generasi muda produktif, inovasi berkembang. Diabaikan: Frustrasi sosial anak muda makin besar, potensi konflik meningkat.

12. Keadilan hukum tanpa pandang bulu. Dipenuhi: Negara hukum berjalan, rakyat percaya pada institusi. Diabaikan: Ketidakadilan makin terasa, hukum hanya tajam ke kebawah.

“Jika DPR tidak segera merespons 12 tuntutan ini, bukan hanya legitimasi politik yang tergerus, tetapi stabilitas negara juga bisa terguncang. Sebaliknya, bila mereka berani menindaklanjuti, inilah momentum untuk memulihkan kepercayaan rakyat,” ujar seorang pengamat politik.

(*)