 |
| Seorang jurnalis meliput dari balik kamera saat melakukan wawancara. Dalam kerja jurnalistik, yang utama bukan sekadar tampil di depan publik, tetapi proses verifikasi dan tanggung jawab terhadap informasi. |
satuspirit.my.id - Di zaman ketika semua orang bisa punya kamera, mikrofon, dan kanal siaran sendiri, batas antara jurnalis dan bukan jurnalis makin tipis. Ada yang punya podcast lalu merasa wartawan. Ada yang punya ratusan ribu viewer di TikTok atau YouTube, lalu menyebut dirinya jurnalis. Ada host, penyiar, moderator, bahkan content creator yang kerjaannya mirip wartawan wawancara, bahas isu publik, kritik kebijakan lalu mengaku wartawan.
Pertanyaannya: di mana sebenarnya batasnya?
Ini bukan soal merendahkan siapa pun. Ini soal memperjelas peran, supaya tidak terjadi salah kaprah yang justru merugikan profesi itu sendiri.
Era Platform Bebas: Semua Bisa Siaran
Hari ini, siapa pun bisa:
Membuat podcast dan mengundang narasumber penting
Siaran live di TikTok membahas isu politik
Membuat konten investigasi sederhana di YouTube
Mengkritik kebijakan publik lewat Instagram
Secara kasat mata, aktivitas itu mirip kerja wartawan. Ada wawancara. Ada opini. Ada pembahasan isu publik.
Bahkan kadang tampilannya sangat meyakinkan: pakai mic, pakai studio, ada bumper opening seperti program berita.
Masalahnya, tampilan bukanlah ukuran profesi.
Wartawan Itu Bukan Soal Kamera, Tapi Proses
Di Indonesia, kerja jurnalistik diatur dalam:
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Di sana dijelaskan bahwa kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi.
Artinya, ada proses.
Seorang wartawan tidak hanya berbicara. Ia:
Melakukan verifikasi
Menguji kebenaran informasi
Mendengar semua pihak (cover both sides)
Bertanggung jawab secara etik
Siap dikoreksi dan diawasi
Dan yang tak kalah penting, ia bekerja dalam sistem redaksi yang memiliki mekanisme kontrol.
Inilah yang sering hilang dalam perdebatan publik.
Podcast Populer, Tapi Apakah Otomatis Wartawan?
Contoh paling mudah: podcast.
Hari ini banyak podcaster yang mewawancarai pejabat, tokoh publik, bahkan membahas isu sensitif. Penontonnya ratusan ribu. Bahkan jutaan.
Apakah otomatis wartawan?
Belum tentu.
Kalau formatnya lebih ke obrolan santai tanpa verifikasi data, tanpa riset mendalam, tanpa mekanisme koreksi, maka itu adalah konten bukan kerja jurnalistik dalam arti formal.
Itu bukan berarti buruk. Podcast punya nilai sendiri. Bahkan bisa sangat inspiratif dan edukatif.
Tapi berbeda peran dengan wartawan.
Viewer Banyak Bukan Sertifikat Profesi
Fenomena lain: akun media sosial dengan follower besar.
Ada yang membuat konten investigasi sederhana. Ada yang “membongkar” kasus. Ada yang mewawancarai orang di jalanan lalu membahas isu publik.
Karena kontennya viral, lalu muncul klaim: “Saya juga wartawan.”
Padahal, viralitas bukanlah legitimasi profesi.
Wartawan bukan diukur dari jumlah viewer.
Wartawan diukur dari tanggung jawab dan kepatuhan pada kode etik.
Tanpa verifikasi, tanpa tanggung jawab redaksi, tanpa mekanisme hak jawab, maka itu lebih tepat disebut kreator konten, bukan wartawan.
Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan menjadi kreator. Hanya saja, jangan menukar istilahnya.
Host dan Penyiar: Mirip Tapi Tidak Selalu Sama
Begitu juga dengan host atau penyiar.
Banyak host yang memandu talkshow isu publik. Ada yang kritis, tajam, bahkan berani. Kadang masyarakat menganggapnya wartawan.
Padahal, kalau ia hanya memfasilitasi diskusi tanpa melakukan proses peliputan, maka perannya adalah host.
Namun jika ia turun mencari data, melakukan riset, menyusun berita, memverifikasi informasi sebelum siaran maka ia sedang menjalankan kerja jurnalistik.
Di sinilah batas halus itu berada.
Bukan pada panggungnya.
Tapi pada prosesnya.
Kenapa Batas Ini Penting?
Karena profesi wartawan membawa konsekuensi hukum dan etik.
Wartawan dilindungi oleh undang-undang pers.
Tapi juga terikat oleh kode etik jurnalistik.
Ia tidak bisa sembarang menuduh.
Tidak bisa asal menyebarkan informasi mentah.
Tidak bisa berlindung di balik kata “katanya”.
Jika semua orang bebas mengaku wartawan tanpa menjalankan standar yang sama, maka yang rusak adalah kepercayaan publik.
Dan ketika kepercayaan rusak, semua pihak dirugikan.
Antara Semangat dan Legalitas
Kita perlu jujur: banyak podcaster, kreator, atau host yang punya semangat jurnalisme. Bahkan kadang lebih kritis daripada media arus utama.
Tapi semangat saja belum cukup.
Jurnalisme bukan hanya keberanian berbicara.
Jurnalisme adalah disiplin mencari kebenaran.
Ada proses konfirmasi.
Ada keberimbangan.
Ada tanggung jawab hukum.
Ada hak jawab.
Jika itu dijalankan, maka siapa pun di platform apa pun bisa menjalankan fungsi jurnalistik.
Namun jika tidak, maka lebih tepat menyebut diri sebagai kreator, host, atau analis.
Bukan wartawan.
Masalahnya Bukan Siapa, Tapi Kejelasan Peran
Tulisan ini bukan untuk menyalahkan siapa pun.
Bukan untuk merendahkan profesi penyiar, host, podcaster, atau kreator konten.
Semua profesi itu terhormat.
Tapi justru karena terhormat, jangan dicampuradukkan.
Menjadi host itu keren.
Menjadi kreator itu hebat.
Menjadi wartawan itu tanggung jawab besar.
Masing-masing punya medan kerja sendiri.
Publik Butuh Kejelasan
Di tengah derasnya hoaks dan disinformasi, publik butuh tahu: siapa yang sedang berbicara sebagai jurnalis, dan siapa yang berbicara sebagai opini personal.
Karena standar penilaiannya berbeda.
Jika seorang wartawan keliru, ia bisa dimintai pertanggungjawaban secara etik dan hukum pers.
Jika seorang kreator keliru, ia berada dalam ranah berbeda.
Inilah kenapa batas itu tidak boleh kabur.
Zaman sudah berubah. Platform sudah terbuka. Siapa pun bisa jadi penyampai informasi.
Itu hal baik.
Tapi kebebasan bukan berarti tanpa batas.
Mungkin yang lebih bijak adalah begini:
Kalau kita menjalankan kerja jurnalistik dengan proses yang benar, verifikasi yang ketat, dan tanggung jawab etik, maka profesi itu melekat bukan karena klaim, tapi karena praktik.
Dan kalau kita memang kreator, host, atau podcaster, tak perlu minder dengan label itu. Karena kualitas tidak ditentukan oleh sebutan, melainkan oleh integritas.
Pada akhirnya, publik tidak butuh orang yang sekadar mengaku wartawan.
Publik butuh orang yang bekerja seperti wartawan dengan disiplin, keberimbangan, dan tanggung jawab.
Dan di situlah letak kehormatan sebenarnya.
(*)
Social Media