Rakyat kini melihat DPR lebih sibuk memperkaya diri sendiri, berpesta dengan gaji dan fasilitas, sementara penderitaan masyarakat diabaikan.
satuspirit.my.id - DPR sejatinya adalah representasi rakyat, sebuah wadah untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan publik. Namun, kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Gelombang demonstrasi besar-besaran dengan 12 tuntutan rakyat memperlihatkan betapa jauhnya dewan dari fungsi idealnya.
Rakyat kini melihat DPR lebih sibuk memperkaya diri sendiri, berpesta dengan gaji dan fasilitas, sementara penderitaan masyarakat diabaikan. Fenomena ini bukan hanya terjadi di pusat, tetapi juga di DPRD daerah. Pola yang sama muncul: dekat saat kampanye, hilang setelah duduk di kursi kekuasaan.
Mengapa DPR Bisa Seperti Ini?
1. Motivasi Politik yang Salah
Politik dianggap sebagai investasi. Modal besar saat kampanye harus kembali dengan cara apa pun setelah terpilih.
2. Budaya Politik Transaksional
Demokrasi kita masih sangat mahal. Suara rakyat dibeli, sehingga hubungan wakil dan rakyat pun hanya sebatas transaksi.
3. Kualitas Pendidikan Politik Rendah
Banyak anggota dewan tak memahami fungsi legislatif dengan baik, hanya mengandalkan popularitas atau uang.
4. Moralitas dan Integritas Rapuh
Agama dan etika kerap dijadikan retorika kampanye. Saat berkuasa, mereka mudah tergoda fasilitas dan gaya hidup mewah.
5. Lemahnya Kontrol Publik
Baca Juga : https://www.satuspirit.my.id/2025/09/dpr-dan-pemerintah-di-ujung-tanduhnya.html
Rakyat sulit menuntut pertanggungjawaban langsung, sementara partai politik jarang memberi sanksi pada kader yang gagal bekerja.
Solusi Agar DPR Benar-Benar Menjadi Wakil Rakyat
1. Reformasi Pendidikan Politik
Calon legislatif harus melalui proses seleksi berbasis kompetensi dan rekam jejak, bukan hanya kekuatan modal.
2. Integritas dan Moralitas sebagai Syarat
Wajib ada uji publik, uji integritas, serta keterbukaan harta kekayaan calon legislatif.
3. Transparansi dan Akuntabilitas
Setiap keputusan DPR, dari kenaikan gaji hingga penggunaan anggaran, harus dibuka untuk publik.
4. Partisipasi Rakyat dalam Pengawasan
Baca Juga : https://www.satuspirit.my.id/2025/09/demo-mahasiswa-protes-dpr-reformasi-jilid-2.html
Rakyat perlu dilibatkan melalui forum dengar pendapat, laporan kinerja berkala, dan penguatan peran media serta mahasiswa.
5. Budaya Politik Baru
Politik tak boleh lagi jadi ajang “balik modal.” Sistem pembiayaan partai harus dirombak agar bebas dari praktik korupsi sistemik.
DPR Harus Bangun dari Tidur Panjang
Tragedi meninggalnya sebelas orang, menjadi pukulan telak bagi nurani bangsa. Itu adalah harga yang terlalu mahal hanya untuk mengingatkan DPR agar kembali ke jalan yang benar.
“DPR terlalu sering datang hanya saat butuh suara rakyat. Setelah duduk, mereka lupa janji. Inilah yang membuat rakyat marah,” ujar Dendi Hasibuan mahasiswa di tengah aksi.Kini saatnya DPR membuktikan diri: apakah mereka hanya sekadar simbol kekuasaan, atau benar-benar wakil rakyat. Bila tuntutan rakyat terus diabaikan, maka suara “bubarkan DPR” bisa semakin nyaring. Tapi jika mereka berani berbenah, ini bisa menjadi momentum lahirnya DPR yang benar-benar bekerja demi bangsa.
"Kalau kondisi DPR seperti ini jangan harap Pemilu yang akan datang nanti tak ada DPR karena muak dengan kelakuannya. Semoga saja dengan adanya demo dan tuntutan perilaku DPR berubah untuk kepentingan rakyat," harapnya mengakhiri.
(*)
Social Media