Indeks Persepsi Korupsi Kabupaten Bandung Barat Terbaru dan Upaya Penguatan Integritas Daerah

Saat acara sosialisai pencegahan narkoba dan pemberantasan korupsi bersama Kesbangpol, Laki dan BNN

satuspirit.my.id - Korupsi dan narkoba ibarat dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan—keduanya menjadi musuh besar bangsa Indonesia. Narkotika tidak hanya merusak tubuh dan mental generasi muda, tetapi juga kerap menjadi pemicu munculnya tindakan kriminal lain seperti korupsi. Di Indonesia, korupsi bahkan telah menjadi penyakit akut, menjalar dari level bawah hingga tingkat atas seolah menjadi praktik yang wajar dan dilakukan berjamaah.

Menyadari bahaya besar dua masalah nasional tersebut, berbagai upaya pencegahan terus digencarkan. Salah satunya dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bandung Barat yang menggelar kegiatan edukatif dan sosialisasi bertema:

“Penguatan Integritas, Koordinasi, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika sebagai Ujung Gerakan Anti Korupsi untuk Membangun Masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang Sehat, Tangguh, dan Amanah.”

Acara berlangsung pada Selasa, 9 Desember 2025, bertempat di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Cangkorah, Kabupaten Bandung Barat.

Empat narasumber hadir memberikan materi penting, yaitu:

• Pidi Santika, S.STP, M.Si, dari Inspektorat KBB
• AKBP  Agus Widodo, Kepala BNN Kabupaten Bandung Barat
• Solih Rudiana, S.H., Kasat Reserse Narkoba Polres Cimahi
• Perwakilan Kejaksaan Negeri Arif Adithia S.H

Mereka memaparkan benang merah antara penyalahgunaan narkotika dengan meningkatnya risiko korupsi, lengkap dengan data, contoh kasus, hingga strategi pencegahan di tingkat daerah maupun nasional.

Salah satu momen paling mencuri perhatian adalah kehadiran Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Bandung Barat. Organisasi yang dikenal vokal dalam pemberantasan korupsi di KBB ini hadir dengan sekitar 100 anggota. Ketua LAKI KBB, Gunawan Rasid (Guras), menyuarakan kembali harapan masyarakat agar Bandung Barat bersih dari korupsi dan menegaskan komitmen organisasinya sebagai garda terdepan dalam pengawasan publik.

Suasana semakin hidup pada sesi talkshow dan tanya jawab, di mana berbagai pertanyaan dari anggota LAKI ditanggapi langsung oleh Inspektorat Daerah, Kejaksaan Negeri, BNN, serta Satres Narkoba. Kesimpulannya sama: narkotika dan korupsi adalah dua penyakit bangsa yang harus diberantas sampai ke akar.

Acara dipandu oleh Ikhsan Fauzi, yang membawakan jalannya kegiatan dengan enerjik sehingga suasana tetap cair, interaktif, dan edukatif.

Di acara inspiratif dan penuh spirit tersebut, diberikan sembako bagi warga sekitar yang kurang mampu.

Ketua LAKI KBB Gunawan Rasyid Tegaskan Pentingnya Integritas dan Reformasi Birokrasi

Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Bandung Barat, Gunawan Rasyid atau yang akrab disapa Guras, menyampaikan sejumlah poin penting terkait penguatan integritas, reformasi birokrasi, serta upaya bersama dalam memerangi korupsi dan narkotika. 

Dalam paparannya, Guras menegaskan bahwa Kabupaten Bandung Barat membutuhkan sinergi lintas sektor dalam menjaga kebersamaan dan membangun mentalitas masyarakat yang kuat serta berintegritas.

Dukungan LAKI terhadap Reformasi Birokrasi

Guras menyampaikan dukungannya terhadap langkah pemerintah daerah yang terus melakukan reformasi birokrasi. Menurutnya, reformasi ini sangat penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memastikan pelayanan publik berjalan lebih efektif dan transparan.

“Saya sangat mendukung kebijakan reformasi birokrasi. Upaya pembenahan ini sudah berjalan dan hasilnya mulai terasa. Ini harus terus diperkuat,” ujar Guras.

Acara semakin bemakna dengan pemberian sembako

Ia juga menyinggung persoalan-persoalan di lapangan yang kerap berkaitan dengan dinamika ekonomi dan perusahaan-perusahaan di Bandung Barat. Untuk itu, ia menilai kolaborasi antarinstansi sangat diperlukan agar permasalahan bisa segera ditangani.

Guras mengingatkan bahwa narkoba dan korupsi adalah dua penyakit sosial yang sering berjalan beriringan. Karena itu, menurutnya, upaya pencegahan narkoba merupakan bagian penting dari menjaga integritas aparatur maupun masyarakat.

“Kalau moral runtuh, kalau narkoba masuk ke generasi muda atau birokrasi, pasti kedua-duanya rusak. Maka pencegahan ini penting,” tegasnya.

Ia bahkan mengusulkan agar dilakukan tes narkoba rutin, baik secara on-call maupun pemeriksaan berkala bagi pegawai maupun perangkat daerah.

Guras menekankan bahwa hingga saat ini LAKI masih menjadi organisasi yang konsisten menjaga integritas. Ia meminta masyarakat tidak ragu melaporkan kejadian di lapangan, termasuk dugaan pelanggaran atau praktik tidak sehat.

“Alhamdulillah sampai hari ini, organisasi kita tetap berintegritas. Jika ada kejadian di lapangan, tolong sampaikan. Itu sangat membantu kami menjaga marwah lembaga,” ucapnya.

LAKI juga aktif menindaklanjuti setiap laporan, termasuk bekerja sama dengan lembaga seperti LPPK untuk memastikan penanganan yang profesional.

Dalam kesempatan tersebut, Guras juga menekankan bahwa pemberantasan korupsi dan pencegahan narkoba tidak bisa dipisahkan. Penyalahgunaan narkoba, menurutnya, dapat merusak moral aparatur dan pada akhirnya memicu perbuatan koruptif.

“Jika integritas ingin dijaga, bukan hanya korupsi yang harus diberantas. Penyalahgunaan narkoba juga harus dihentikan karena sama-sama merusak moral, pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Oleh karena itu, sinergi antara LAKI, BNN, Polres Cimahi, dan pemerintah daerah menjadi kunci menjaga KBB tetap aman, bersih, dan bebas narkoba.

Menutup pernyataannya, Guras mengajak seluruh unsur pemerintah dan masyarakat untuk membangun komunikasi yang baik. Kebersamaan, menurutnya, adalah kunci menjaga kondusivitas serta menjauhkan Kabupaten Bandung Barat dari praktik korupsi dan penyalahgunaan narkoba.

“Ruhnya adalah komunikasi. Dengan kebersamaan, kita bisa menjaga integritas daerah ini,” pungkasnya.

Pemerintah Daerah Ajak Masyarakat Bandung Barat Bangun Pelayanan dan Moralitas Publik

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong penguatan  gerakan utama pembangunan daerah. Hal itu disampaikan oleh Weda Wardiman, S.STP., M.Si.

Dalam penyampaiannya, Weda menekankan pentingnya kolaborasi seluruh lapisan masyarakat dalam mendukung transformasi pelayanan publik dan membangun ketahanan sosial di Bandung Barat.

Menurut Weda, gerakan pertama yang harus diperkuat adalah Indonesia Melayani. Ia menegaskan bahwa prinsip utama dari gerakan ini ialah menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Kita mengajak seluruh stakeholder bersama pemerintah daerah untuk membangun budaya melayani. Pelayanan publik harus menjadi wajah dari birokrasi yang modern dan hadir di tengah masyarakat,” ujar Kepala Kesbangpol KBB itu.

Gerakan kedua adalah Indonesia Bersih, yang disebut Weda tidak hanya terkait kebersihan lingkungan, tetapi juga kebersihan moral.

Ia mengingatkan bahwa pembangunan daerah tidak akan berhasil tanpa fondasi moral yang kuat, termasuk menjauhi narkoba dan tindakan korupsi.

“Ini bukan hanya soal sapu dan sampah. Ini soal menjaga kebersihan moral diri kita. Masyarakat yang bersih dari narkoba dan korupsi adalah pondasi kemajuan,” tegasnya.

Gerakan berikutnya adalah Indonesia Tertib, yang ditekankan Weda sebagai upaya membangun sistem kewaspadaan dini dan ketertiban sosial untuk mencegah gesekan maupun konflik di tengah masyarakat.

Ia mengajak seluruh unsur yang hadir untuk memastikan nilai-nilai ketertiban ini bisa ditularkan ke masyarakat luas.

Gerakan keempat, Indonesia Mandiri, fokus pada pembentukan karakter masyarakat yang kreatif, pekerja keras, serta tidak bergantung pada bantuan semata.

Menurut Weda, kemandirian sosial dan budaya adalah faktor penting dalam membangun ketahanan daerah jangka panjang.

“Masyarakat yang mandiri adalah kunci dari ketahanan sosial budaya. Kita harus mendorong lahirnya kreativitas dan kerja keras, bukan ketergantungan,” katanya.

Melalui pesan-pesan dalam pidatonya, Weda Wardiman berharap seluruh peserta kegiatan dapat menjadi corong informasi dan mengajak masyarakat di tingkat desa dan kecamatan untuk bersama-sama memperkuat lima gerakan nasional tersebut.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adalah pondasi penting dalam menghasilkan perubahan nyata di Kabupaten Bandung Barat.

Indeks Integritas Kabupaten Bandung Barat Meningkat, tapi Masih Masuk Zona Merah

Upaya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) memperbaiki tata kelola pemerintahan mulai menunjukkan hasil. Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024) yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KBB meraih skor 69,85 persen, naik dari capaian tahun sebelumnya yang berada pada kisaran 60,16 persen.

Kenaikan tersebut turut menggeser posisi KBB ke peringkat 14 se-Jawa Barat, meski skor ini masih menempatkannya dalam kategori zona merah, yakni wilayah yang memiliki tingkat kerawanan korupsi cukup tinggi dan harus terus diperkuat dari sisi pengawasan maupun integritas aparatur.

SPI merupakan instrumen resmi KPK untuk mengukur potensi dan risiko korupsi melalui survei internal ASN, survei eksternal kepada masyarakat, serta analisis dokumen layanan dan pengelolaan anggaran. Nilai SPI bukan jumlah kasus korupsi, melainkan seberapa besar potensi penyimpangan dalam proses pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan.

Dengan skor 69,85 persen, KBB menunjukkan adanya perbaikan budaya kerja dan transparansi. Meski begitu, indikator tersebut menyiratkan bahwa risiko penyimpangan masih cukup besar, terutama pada area pelayanan publik, pengawasan internal, dan tata kelola manajemen.

Mengapa Kabupaten Bandung Barat Masih Zona Merah?

KPK mencatat sejumlah faktor yang membuat instansi pemerintah masuk kategori rawan korupsi, di antaranya:

• Pengawasan internal yang belum optimal
• Rendahnya literasi integritas aparatur
• Potensi pungli dan maladministrasi dalam pelayanan publik
• Sistem layanan yang belum sepenuhnya transparan

Hal serupa juga menjadi tantangan KBB, meski tren perbaikannya sudah mulai terlihat.

Selama satu tahun terakhir, perhatian publik terhadap persoalan korupsi di KBB meningkat signifikan, seiring semakin aktifnya:

• Inspektorat Daerah
• Aparat penegak hukum
• Organisasi masyarakat sipil
• Lembaga pengawas seperti Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) KBB

Penguatan pengawasan berbasis masyarakat ini dinilai turut mendorong perbaikan skor SPI KBB, terutama dari sisi transparansi layanan publik.

Agar keluar dari zona merah dan memperkuat upaya pencegahan korupsi, ada beberapa langkah strategis yang direkomendasikan:

1. Mempercepat reformasi birokrasi dengan menekankan pelayanan cepat, transparan, dan bebas pungli.
2. Mendorong digitalisasi layanan publik untuk menekan interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan penyimpangan.
3. Peningkatan literasi integritas ASN, termasuk pemahaman tentang gratifikasi dan konflik kepentingan.
4. Memperkuat pengawasan internal serta respons cepat terhadap laporan masyarakat.
5. Kolaborasi dengan masyarakat sipil dan komunitas antikorupsi supaya pengawasan berjalan dua arah.

Peningkatan skor SPI 2024 menjadi 69,85 persen merupakan sinyal baik bahwa pembenahan tata kelola di KBB berjalan ke arah yang tepat. Namun pekerjaan besar masih menanti agar Kabupaten Bandung Barat benar-benar keluar dari kategori rawan korupsi.

Dengan sinergi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan partisipasi aktif masyarakat, KBB berpeluang terus memperbaiki integritas dan menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih.

Suara Masyarakat Kabupaten Bandung Barat

Berbagai elemen masyarakat menyampaikan harapan agar Kabupaten Bandung Barat semakin bersih dari korupsi dan bebas dari ancaman narkoba.

Irvan Rochim (39), guru SMA Swasta, mengatakan:

“Anak muda sekarang butuh contoh yang baik. Kalau aparatnya bersih dan berintegritas, kami juga ikut percaya dan termotivasi. Korupsi dan narkoba sama-sama merusak masa depan. Harapan saya, edukasi tentang korupsi dan narkoba dilakukan sampai tingkat desa.”

Ibu Fenty Rahayu (43), warga Cililin, menuturkan:

“Kami sebagai masyarakat ingin hidup tenang. Tidak ingin dengar pejabat terlibat korupsi atau anak muda jadi korban narkoba. Semoga pemerintah dan penegak hukum konsisten menjaga KBB tetap aman dan bersih.”

Dadang Hendar  (55), tokoh masyarakat, menyampaikan:

“Integritas itu harus dimulai dari atas, baru masyarakat ikut. Kami berharap informasi hal itu bagusnya rutin dilakukan, bukan hanya seremoni. Yang penting perubahan nyata, baik di birokrasi maupun di lapangan.”

Alifa Fajri (19), mahasiswa asal Batujajar, menambahkan:

“Kami generasi muda adalah pihak yang paling rentan terhadap narkoba. Edukasi pencegahan harus masuk ke sekolah dan kampus. Korupsi juga harus diberantas karena itu yang bikin kesempatan anak muda makin sempit.”

Deni Hermawan (34), pelaku UMKM Padalarang, turut berharap:

“Untuk UMKM, dampak korupsi itu besar sekali. Program bantuan sering tidak tepat sasaran. Pemerintahan yang bersih sangat penting supaya usaha kecil bisa berkembang.”

Informasi seputar olahraga Nasional, Jawa Barat dan Persib, kunjungi : https://sportsjabar.com/

(*)