Sejumlah pejabat daerah dan pemangku kepentingan berfoto bersama usai pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2027 yang digelar sebagai forum penyusunan arah pembangunan daerah.
Satuspirit -Masa depan tidak dibangun dalam satu malam. Ia dirancang, dibahas, dan diperjuangkan bersama. Itulah yang tergambar dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 yang digelar Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Di balik forum yang tampak formal, tersimpan satu tujuan besar: memastikan arah pembangunan benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat, bukan sekadar rencana di atas kertas.
Kegiatan yang digelar pada Kamis, 9 April 2026, Badan Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BBPPP), menjadi ruang pertemuan berbagai kepentingan pemerintah, legislatif, hingga elemen masyarakat untuk menyatukan visi pembangunan ke depan.
Kepala Bapelitbangda Kabupaten Bandung Barat, R. Eriska Hendrayana, menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan. Lebih dari itu, forum ini menjadi pintu masuk bagi aspirasi masyarakat untuk ikut menentukan arah kebijakan.
“Musrenbang ini mengedepankan transparansi perencanaan, pemenuhan asas partisipatif, sekaligus menjaring masukan untuk menyepakati rancangan RKPD 2027,” ujarnya.
Semangat serupa juga disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, Muhammad Mahdi. Ia menilai Musrenbang memiliki peran strategis dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah.
Bagi DPRD, perencanaan bukanlah garis akhir. Justru dari sinilah pengawasan dimulai.
“Kami akan memastikan program prioritas tidak berhenti pada tahap perencanaan. Pengawasan akan dilakukan mulai dari pembahasan anggaran hingga pelaksanaan di lapangan,” tegasnya.
Tak hanya itu, DPRD juga berkomitmen mendorong agar setiap program memiliki indikator yang jelas dan terukur, sehingga dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sementara itu, Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, mengingatkan bahwa Musrenbang merupakan bagian penting dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.
Menurutnya, forum ini menjadi sarana strategis untuk menyempurnakan arah kebijakan pembangunan daerah agar selaras dengan kebutuhan riil masyarakat.
“Musrenbang ini dilaksanakan untuk memenuhi asas partisipatif, dalam menjaring saran dan masukan guna penyempurnaan rancangan RKPD 2027,” ungkapnya.
Lebih jauh, Bupati menekankan pentingnya kesinambungan antara perencanaan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini menjadi kunci agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling terhubung dan menguatkan.
“Perencanaan pembangunan Kabupaten Bandung Barat tahun 2027 merupakan bagian dari upaya mendukung pencapaian Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, serta selaras dengan arah pembangunan Provinsi Jawa Barat,” pungkasnya.
Di tengah berbagai tantangan pembangunan, Musrenbang RKPD 2027 menjadi pengingat bahwa masa depan daerah tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi oleh seberapa kuat kolaborasi yang terbangun hari ini.
Karena pada akhirnya, pembangunan yang baik bukan hanya soal program yang dirancang, tetapi tentang sejauh mana ia mampu menjawab harapan masyarakat.
(*)
Social Media