 |
potensi kekayaan Indonesia tanpa korupsi dengan tambang, UMKM, dan masyarakat sejahtera (ilustrasi) |
satuspirit.my.id - Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya raya dengan sumber daya alam melimpah, mulai dari hasil tambang seperti batu bara, nikel, emas, hingga potensi energi dan hasil laut. Ditambah lagi dengan jumlah penduduk hampir 300 juta jiwa, Indonesia sejatinya memiliki modal besar untuk menjadi negara maju dan makmur.
Padahal, andai Indonesia bebas dari korupsi, maka: Pajak rakyat bisa dikelola dengan transparan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kekayaan alam bisa memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bukan hanya segelintir orang. UMKM bisa berkembang pesat karena dukungan modal dan fasilitas yang memadai. Harga-harga kebutuhan pokok bisa stabil karena dana negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
Seorang penggiat anti korupsi, Haryana, pernah berpendapat. Melimpahnay kekayaan alam dan sumber daya lainnya seakan tak berguna karena maraknya penjahat berdasi.
“Kalau Indonesia tanpa korupsi, sudah pasti kita menjadi negara yang makmur. Dengan kekayaan alam melimpah, kita bahkan bisa membantu negara lain yang kesulitan, seperti Palestina. Tapi karena banyaknya korupsi, kita justru tertinggal.”
Dengan potensi yang begitu besar, Indonesia tanpa korupsi bukan hanya sekadar isapan jempol. Negeri ini bisa menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia, dengan kesejahteraan rakyat yang merata serta teknologi yang maju.
“Para penjahat penjarah uang rakyat harus dihukum seberat-beratnya karena penjahat sesungguhnya ya meeka ini. Hidup foya-foya dari maling duit sedangkan rakyat yang bayar pajak banyak yang miskin,” tegasnya.
Korupsi sebagai Musuh Utama Bangsa
Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik, memperlemah pembangunan, dan membuat rakyat menderita. Uang yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan justru “disulap” masuk ke kantong pribadi segelintir orang.
Contohnya, berbagai kasus besar yang pernah mencuat:
Korupsi proyek e-KTP yang merugikan negara triliunan rupiah.
Skandal suap migas dan tambang yang melibatkan pejabat tinggi.
Kasus OTT KPK terhadap anggota DPR dan kepala daerah, yang memperlihatkan betapa korupsi sudah mengakar di berbagai level pemerintahan.
Semua itu membuat pembangunan tersendat, dan rakyatlah yang harus menanggung akibatnya.
Lebih jauh lagi, Indonesia bisa membantu negara-negara lain yang sedang kesulitan, sekaligus tampil sebagai negara yang berdaulat dan disegani di kancah internasional.
Harapan besar rakyat adalah penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu. Para pejabat, anggota DPR, dan aparat negara yang korupsi harus dihukum seberat-beratnya:
Hukuman penjara maksimal tanpa remisi.
Penyitaan seluruh aset hasil korupsi untuk dikembalikan ke negara.
Larangan seumur hidup untuk menduduki jabatan publik.
Hukuman sosial berupa publikasi identitas sebagai bentuk efek jera.
Jika aturan ini ditegakkan dengan konsisten, maka peluang korupsi akan semakin kecil, dan Indonesia akan melangkah lebih cepat menuju masa depan yang lebih cerah.
Baca Juga :
https://www.satuspirit.my.id/2025/08/demo-dpr-ri-isu-kenaikan-gaji-dan-kompensasi-rumah.html
Social Media