 |
| Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil III Kabupaten Bandung Barat, Tati Supriati Irwan, S.Sos. (tengah), membuka kegiatan sosialisasi bertema "Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026" di Gedung Serbaguna Desa Karangtanjung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (12/7/2026). Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar pembangunan berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. |
| Satuspirit – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) III Kabupaten Bandung Barat, Tati Supriati Irwan, S.Sos., mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 agar setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. |
Hal tersebut disampaikan Tati saat kegiatan penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) yang mengangkat tema Penguatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Aula Desa Karangtanjung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (12/7/2026).
Dalam pemaparannya, Tati menegaskan bahwa fungsi pengawasan menjadi salah satu kunci penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
"Pada Tahun Anggaran 2026 kita harus memastikan setiap rupiah yang bersumber dari APBD digunakan secara efektif, efisien, dan transparan. Jangan sampai ada kebocoran anggaran ataupun program yang tidak menyentuh kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Menurut politisi Dapil III Kabupaten Bandung Barat tersebut, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab DPRD, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal setiap proses pembangunan.
Ia menilai keterlibatan warga akan mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih terbuka sekaligus memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Tati juga menyoroti sejumlah sektor strategis yang perlu mendapat perhatian dan pengawasan bersama, di antaranya pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta ketahanan pangan.
Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah agar melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hingga berbagai unsur lainnya dalam proses pengawasan pembangunan di tingkat desa.
"Pengawasan bukan hanya tugas DPRD. Masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui, mengawasi, dan memberikan masukan terhadap jalannya pembangunan. Dengan begitu kita dapat bersama-sama mewujudkan Kabupaten Bandung Barat yang lebih maju, transparan, dan berkeadilan," katanya.
Sebagai wakil rakyat di tingkat provinsi, Tati menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, menyerap aspirasi secara langsung, sekaligus membangun komunikasi yang baik antara DPRD Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah daerah maupun pemerintah desa.
Ia berharap sinergi yang kuat antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat dapat menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 yang lebih akuntabel serta mampu menghadirkan pembangunan yang nyata dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Bandung Barat.
(*)
Social Media